Gak usah kampanye dan sosialisasi visi misi. Cukup bikin tim yang bisa dipercaya untuk “belanja” suara agar uang tepat sasaran. Perkataan semacam ini sudah menjadi hal biasa dalam setiap perhelatan Pemilu. Demokrasi transaksional semacam ini tentu, akan merusak tatanan dan kualitas pemimpin di masa yang akan datang.
Posisi tawar anak-anak yang cerdas, yang orang tuanya menjual sawah dan kerbau untuk menyekolahkan anaknya menjadi anak yang cerdas akan selalu di bawah dan kalah dalam bersaing menjadi pemimpin oleh para pemilik modal yang mungkin kualitasnya jauh untuk dikatakan memadai, bahkan anak koruptor atau koruptornya sendiri ikut bermain dan berhasil menjadi pemimpin.
Di negara berkembang seperti Indonesia, demokrasi menjadi berhala pembenar dalam pengambilan keputusan dalam penentuan pemimpin di masa yang akan datang, tanpa melihat bagaimana proses demokrasi. Seorang muncikari di sebuah daerah yang notabene penduduknya banyak pelacur, pemabuk dan penjudi bisa mengalahkan seorang ustadz atau tokoh dalam pemilihan Kepala Desa dengan meraih suara terbanyak.
Demikian juga di level kepemimpinan yang lebih tinggi, faktor keuangan menjadi sebuah penentu, sehingga posisi tawar tetap dikuasai oleh para pemodal .
Berbeda dengan demokrasi di negara yang sudah maju, dimana tingkat pendidikannya sudah tinggi dan tarap kehidupan masyarakatnyaya sudah mapan. Visi dan misi dijadikan bahan dan informasi untuk menentukan pilihan seseorang.
Entah kapan anak bangsa Indonesia bisa mapan dan dewasa dalam berdemokrasi, mengingat jumlah penduduknya sekitar 70 persen, masih berpendidikan rendah dengan tarap hidup yang pas-pasan. Kondisi ini sangat rentan dan mudah untuk dimanipulasi. Sementara pemimpin yang terpilih nyaris tidak terdengar komitmentnya untuk menuntaskan Wajib Belajar, agar generasi mendatang bisa melaksanakan demokrasi secara benar. Wallahua’lambishowab.–(***).
*). Penulis tinggal di Bayah, Banten Selatan
92
